">

Kabar THR Tahun Ini

Oleh Catur Waskito Edy

Wartawan Tribun Jateng

BAGI buruh atau karyawan dimana pun, kabar yang paling dinanti di Bulan Ramadan adalah tunjangan hari raya (THR). Meski ibadah puasa baru tiga hari, bila sudah ada kabar tentang tanggal pencairan THR pastilah akan disambut dengan gembira ria.

Kemarin pemerintah telah memastikan akan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) padan PNS dan TNI/Polri  pada akhir Mei 2019. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, memperjelas bahwa THR untuk PNS dan TNI/Polri akan dibayarkan pada Jumat, 24 Mei 2019 dengan besaran sama dengan take home pay (THP) per bulan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun mengingatkan bagi pengusaha tentang  pencairan THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan swasta harus dilakukan setidaknya seminggu sebelum hari raya Idulfitri.

Menaker Hanif Dhakir menjelaskan berdasar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam peraturan itu disebutkan, bila perusahaan telat membayarkan THR akan dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja.

Sementara besaran THR diberikan kepada buruh atau pekerja yang telah memiliki masa kerja selama 12 bulan berturut-turut atau lebih serta diberikan sebesar satu bulan upah. Adapun waktunya bila Lebaran 2019 diprediksi jatuh pada 5-6 Juni 2019,  maka seminggu sebelum Lebaran jatuh pada sekitar tanggal 28-29 Mei 2019. Tentu saja, kepastian pencairan THR bagi pekerja swasta diserahkan pada masing-masing perusahaan.

Berdasarkan Permenaker No.6/2016, pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 1 bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan. Pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.

Sementara Pekerja/buruh yang bermasa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional. Yaitu dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Sedangkan THR untuk PNS dan TNI/Polri terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan struktural (jika ada), dan tunjangan kinerja (jika ada penerapannya). Dalam masalah pembayaran tunjangan ini, pemerintah sudah responsif. Demi melindungi hak-hak buruh sesuai regulasi, ada posko pengaduan khusus untuk masalah THR.

Jika ada pekerja yang tidak menerima tunjangan hari raya, mereka dapat melaporkannya ke posko ini. Dinas Tenaga Kerja setempat akan memprosesnya supaya hak masing-masing bisa diterima.

“Bagi rekan-rekan pekerja, jika ada tanda-tanda THR tidak turun disampaikan saja ke kami mumpung belum H-7,” kata Kepala Disnakertrans Provinsi Jateng, Wika Bintang, Selasa (7/5/2019).

Dalam aduan tersebut harus tertera identitas pelapor, nama perusahaan yang dilaporkan, dan alamat perusahaan tersebut. Posko satuan tugas (satgas) aduan ini berada di kantor Dinasnakertrans Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Masyarakat yang ingin melapor bisa juga menghubungi nomor telepon 024-8454168, WhatsApp 081328451596, e-mail: jatengpantauthr@gmail.com, dan Twitter @disnaker_jateng. Semoga, para karyawan di Jateng semunaya menerima THR sesuai aturan. Amin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*